SEJARAH DESA TRIHANGGO, KECAMATAN GAMPING, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEJARAH DESA TRIHANGGO                                                           

Oleh

Suyana Wiharjo

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA TRIHANGGO

KECAMATAN GAMPING

KABUPATEN SLEMAN

KATA PENGANTAR

Buku Sejarah Desa Trihanggo adalah salah satu diantara hasil pelaksanaan kegiatan Merti Desa Trihanggo Tahun 2016, yang dilaksanakan mulai Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2016, dimaksudkan untuk menelisik peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di wilayah Desa Trihanggo di masa lampau, untuk dijadikan sebagai bagian dari kekayaan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Trihanggo.

Buku ini memuat uraian tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Desa Trihanggo, sejak jaman awal berdirinya kasultanan Yogyakarta sampai dengan jaman pembangunan dimasa kini.

Berkaitan dengan kandungan materi isi buku ini, diharapkan mampu menjadi jembatan informasi yang menghubungkan segala peristiwa dimasa lampau dengan pelaku sejarah dimasa modern saat ini dan saat yang akan datang.

Informasi yang terdapat didalam buku ini  semoga bermanfaat bagi upaya penyelamatan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kepahlawanan bagi generasi yang akan datang.

Terbitan buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kebudayaan dan memberi informasi yang memadai bagi masyarakat peminat serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Sleman, Desember 2016

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1.            pengertian tentang Sejarah Desa Trihanggo

2.            Sejarah Desa Trihanggo dari Sisi Peristiwa Pertanahan

2.1          Sejarah Desa Trihanggo berdasarkan data awal Pertanahan

 2.2         Sejarah Pertanahan pada Zaman Kasultanan Yogyakarta

2.3          Pertanahan di Era Pembentukan Kalurahan sebagai Badan Hukum

2.4          catatan Sejarah berdasarkan Peristiwa Pertanahan

3.            Sejarah Kewilayahan

4.            Hubungan Sejarah Kalurahan Trihanggo dengan kabupaten Bantul

5.            Wilayah Desa Trihanggo

6.            Jabatan dan Nama-nama Pejabat Kalurahan Lama

10.01             Kalurahan Kerunggahan

10.02             Kalurahan Jambon

10.03             Kalurahan Biru

7.            Hubungan Sejarah antara Wilayah Desa Trihanggo dengan Kabupaten Sleman

8.            Pejabat Pemerintahan

9.            Sejarah Pendidikan di Desa Trihanggo.

10.          Sejarah Desa Trihanggo pada Jaman Pendudukan Tentara Jepang.

11.          Desa Trihanggo pada Jaman Permulaan Kemerdekaan RI

12.          Desa Trihanggo pada Jaman Perang Kemerdekaan

13.          Kehidupan Masyarakat

14.          Industri Masyarakat

15.          Ketokohan

16.          Kantor

17.          Wilayah

19.          Kebudayaan

20.          Tradisi

21.          Kesenian Tradisional.

22.          Perangkat Desa Trihanggo

Pustaka

Lampiran-lampiran

SEJARAH DESA TRIHANGGO

01.   Pengertian tentang Sejarah Desa Trihanggo

Sejarah suatu tempat merupakan hal yang penting sebagai bagian dari perkembangan suatu wilayah, sebab pada hakekatnya sejarah suatu tempat merupakan gambaran karakteristik perkembangan yang telah terjadi disuatu wilayah.

Sejarah Desa Trihanggo adalah segala perisiwa yang terjadi di suatu wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Desa Trihanggo, sehingga dengan demikian catatan sejarah Desa Trihanggo diharapkan dapat memberi gambaran tentang suatu masa pada suatu tempat, dan ada dan keberadaannya tersebut diakui oleh pihak lain dan atau setidaknya diakui oleh pihak penyelenggara pemerintahan yang berlaku pada saat itu.

Sejalan dengan pengertian tersebut diatas, yang dimaksud dengan Sejarah Desa Trihanggo adalah suatu catatan keadaan atau rentetan peristiwa  pada suatu masa di suatu  wilayah perdesaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Desa Trihanggo. Suatu keadaan yang menggambarkan kelompok kehidupan dengan tata dasar kehidupan bermasyarakat dalam batas wilayah yang jelas dan keberadaan daerah serta kelompok masyarakat dengan tatanan kehidupan tersebut diakui oleh pihak lain.

Dalam pengertian sehari-hari, Yang dimaksud dengan sejarah Desa Trihanggo adalah segala peristiwa yang pernah terjadi disuatu wilayah yang kemudian dikenal sebagai Desa Trihanggo.

02         Sejarah Desa Trihanggo dari Sisi Peristiwa Pertanahan

02.01Sejarah Desa Trihanggo berdasarkan data awal Pertanahan

Sejak zaman Majapahit ditanamkan keyakinan bahwa tanah di wilayah kerajaan adalah milik Raja dan dipergunakan untuk lungguh para Nayaka, Para Pembesar daerah dan para pegawainya. Rakyat hanya mempunyai hak menggarap atas tanah-tanah lungguh tersebut. Sebagai penggarap, rakyat berhak atas sebagian dari hasil pertanian, Sedangkan sebagian lainnya harus diserahkan kepada pejabat pemilik tanah lungguh, kepada Bekel (Kepala Desa), kepada Demang, kepada Bupati dan kepada Kas Kraton sebagai pajak.

02.02Sejarah Pertanahan pada Zaman Kasultanan Yogyakarta

Kasultanan Yogyakarta lahir dari tercapainya perdamaian antara Susuhunan PB.III dan Pangeran Haryo Mangkubumi (yang kemudian bergelar Sri Sultan HB.I), berlangsung di Desa Gianti pada tanggal 13 Februari 1755. Dengan terbaginya Kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta ini berdampak pada timbulnya suasana baru dan corak baru. Hal yang demikian ini meliputi pula dalam bidang pemerintahan, kebudayaan dan kesenian.

Penataan kewilayahan Kasultanan Yogyakarta menyatakan bahwa Kasultanan terdiri atas 3 daerah, yaitu:

A.      Nagoro, adalah daerah pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggal sultan dan para pembesar kerajaan. Daerah ini pada masa sekarang lebih dikenal sebagai Daerah Ibukota Kerajaan.

B.      Nagoro Gung, adalah daerah yang merupakan tanah lungguh para pembesar kerajaan, dan Sleman adalah termasuk didalam daerah Negoro Gung.

C.      Monco Nagoro, adalah daerah yang merupakan pemajengan Dalem, dikuasai oleh para Bupati. Daerah yang termasuk dalam Monco Nagoro ini antara lain Kedu, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen dan Banyumas.

Pada masa awal Kerajaan Kasultanan Yogyakarta, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Gianti, Pangeran Mangkubumi  memulai kegiatannya membangun kasultanan Yogyakarta berbasis di Pesanggrahan Ambarukmo, kemudian seiring perjalanan waktu Pangeran Mangkubumi berpindah dari Ambarukmo ke Ambarketawang. Dari pesanggrahan di Ambarketawang ini Pangeran Mangkubumi mengatur wilayah dan menyiapkan sarana dan prasarana Kraton termasuk tempat tinggal sultan dan para pembesar kerajaan di Hutan Beringan (Lokasi Keraton kasultanan Yogyakarta pada saat ini).

Pada akhirnya, Pangeran Mangkubumi jumeneng sebagai Sultan Yogyakarta dan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono. Pada masa Pemerintahan Sri Sultan HB.I sampai dengan Sri Sultan HB.VII, para Nayaka, Para Pembesar daerah dan pegawai diberi gaji berupa Hak Anggaduh tanah yang kemudian disebut sebagai tanah lungguh. Para nayaka dan pegawai tersebut juga mendapat uang tetempuh dari Pemerintahan Hindia Belanda.

Salah satu contoh pejabat kerajaan yang memiliki tanah lungguh adalah Patih Dalam (Pepatih Dalem). Pepatih Dalem dan para pegawainya memiliki tanah lungguh yang terletak di daerah Mentawis, yaitu tanah yang terletak diantara Kali Progo (batas Barat) dan Kali Opak (Batas Timur).

Peraturan pemberian gaji oleh Kerajaan berupa tanah lungguh dan pemberian uang tetempuh oleh Pemerintahan Hindia Belanda berlaku sampai dengan Tahun 1914 yaitu pada waktu “Apanange Stelsel” dihapus dan dibentuk kalurahan-kalurahan sebagai badan hukum.

02.03Pertanahan di Era Pembentukan Kalurahan sebagai Badan Hukum

Pembentukan Kalurahan-kalurahan sebagai badan hukum di wilayah Kasultanan Yogyakarta, secara yuridis formal dibentuk secara bersamaan, namun pada pelaksanaannya pembentukan Kalurahan-kalurahan di daerah-daerah tidak serta merta dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

a.       Adanya kepentingan dari berbagai pihak yang ingin tetap mempertahankan sistem “Apanange Stelsel”. Hal ini karena sudah berlangsung lama Bupati, wedana, kuwu, Demang dan bekel menjadi pelaksana langsung penerapan sistem apanange stelsel dan sistem perkebunan swasta penanaman modal bangsa asing.

b.      Kalurahan sebagai badan hukum adalah hal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang sesuai dan memadai sebagai penyelenggara pemerintahan kalurahan.

Beberapa diantara Kalurahan-kalurahan yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari penghapusan “Apanange Stelsel” adalah Kalurahan Kerunggahan(yang pada dekade berikutnya dikenal dengan sebutan Kalurahan Kronggahan), Kalurahan Jambon dan Kalurahan Biru.

02.04Catatan Sejarah berdasarkan Peristiwa Pertanahan

Berdasarkan catatan Peristiwa pertanahan, ternyata di salah satu dari ketiga kalurahan ini, pada tanggal 02 September 1929 telah terdapat peristiwa yang pertama kali mencatat peralihan hak anggaduh tanah, yang secara redaksional memuat nama dan tanda tangan para pihak, nama dan tandatangan Carik Desa dan Lurah Desa, serta mendapat legalitas dari Assistant Wedana Gamping, Wedana Godeyan, Bupati Bantul, Assistant Resident Jogyakarta dan Resident Jogyakarta. Dan juga mendapat legalitas dari Pepatih Dalem.

Hal ini menjadi bukti bahwa secara de facto dan secara de yure pada tanggal 02 September 1929 telah terdapat kegiatan administsrasi di dalam salah satu kalurahan ini, yang memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta peristiwa pertanahan tersebut diatas, maka patut diakui bahwa Pada Tanggal 2 September 1929 Wilayah Desa Trihanggo sudah ada dan keberadaannya diakui oleh pihak lain termasuk pihak peenyelenggara pemerintahan ditingkat yang lebih tinggi.

03         Sejarah Kewilayahan

Terdapat beberapa petunjuk bahwa di wilayah desa yang saat ini dikenal dengan wilayah Desa Trihanggo sudah dihuni oleh penduduk yang memiliki tata aturan bermasyarakat sejak awal berdirinya kerajaan Kasultanan Yogyakarta.

Beberapa nama tokoh masyarakat pada saat itu yang dimakamkan di dengan tetenger gelar dan nama pada pusara mengisyaratkan suatu gelar yang diberikan oleh kelompok masyarakatnya kepada seseorang yang berjasa dan memiliki nama besar. Beberapa gelar yang diberikan oleh masyarakatnya tersebut antara lain “Ki Ageng” dan “ Ki Ronggo”. Kedua gelar ini jelas mengisyaratkan bukanlah gelar yang berasal pada zaman kasultanan Yogyakarta tetapi gelar yang ada pada zaman Kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Kota Gede. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa penyebutan gelar “Ki Ageng” dan “Ki Ronggo” dan yang semacamnya ini tetap ada pada masa awal proses berdirinya Kasultanan Yogyakarta.

       Beberapa orang yang mengindikasikan hal tersebut antara lain :

a.         Ki Ageng Noto Hadipuro.

Ki Ageng Noto Hadipuro ketika masih kecil bernama Kurawan, menempati suatu perdusunan yang banyak ditumbuhi rumpun bambu di dekat aliran Kali Bedog. Pada akhirnya perdusunan itu disebut sebagai Awen, berasal dari kata “AWI” + akhiran “AN”. “Awi” dalam bahasa sanksekerta  berarti rumpun pohon bambu.  

Ki Kurawan atau Ki Ageng Noto Hadipuro atau yang lebih dikenal dengan Kiai Awen,  semasa hidupnya adalah salah satu prajurit pengikut setia Pangeran Mangkubumi. Ki Kurawan turut terlibat dalam perjuangan Pangeran Mangkubumi dalam Perang Mahkota Jawa Kedua yang berakhir dengan Perjanjian Giyanti tahun 1755.

Ki Kurawan banyak terlibat membantu Pangeran Mangkubumi semasa Beliau Pangeran yang bergelar Sultan Hamengkubuwono Kesatu tersebut masih bermukim di Pasanggrahan Ambarketawang.

Tokoh ini mendapat gelar Ki Ageng Noto Hadipuro karena pengabdiannya kepada Pangeran Mangkubumi pada tahap awal pembangunan pemerintahan Kerajaan Kasultanan Yogyakarta.

b.        Kyai Badaruddin, adalah seorang prajurit yang berasal dari kerajaan Demak, sengaja datang ke wilayah Kasultanan Yogyakarta untuk bergabung membantu perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Setelah Perang Diponegoro dapat dipadamkan oleh Belanda, para pengikutnya menyebar ke segenap pelosok wilayah desa untuk bertempat tinggal dan berbaur dengan masyarakat setempat dengan tujuan menghindari upaya penangkapan terhadap para pengikut pangeran Diponegoro yang dilakukan oleh Pasukan Kumpeni Belanda. Banyak prajurit Pangeran Diponegoro yang kemudian lebih memilih syiar agama, pada saat itu Kyai Badaruddin memilih berlindung di Masjid Pathok Negara Padukuhan Mlangi. Pada saat situasi sudah tenang, Kyai Badaruddin dan istrinya berpindah domisili dari Mlangi dan kemudian menetap di Padukuhan Ngawen sampai beliau wafat.

04         Hubungan Sejarah Kalurahan Trihanggo dengan kabupaten Bantul

04.01 Kalurahan Kerunggahan, Kalurahan Jambon dan Kalurahan Biru dibentuk sebagai  tindak lanjut dari penghapusan Apanange Stelsel Tahun 1914, termasuk dalam wilayah

Kabupaten                       : Bantul

District                               : Godeyan

Onderdistrict                   : Gamping

Sehingga dengan demikian, sejarah awal wilayah Desa Trihanggo lebih banyak berkaitan dengan peristiwa Sejarah Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bantul.

04.02 Pada tanggal 27 september 1830, ditetapkan Perjanjian Klaten. Suatu perjanjian antara Sunan PB.VII dan Sri Sultan HB.V yang berisi tentang penegasan batas wilayah antara Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Tindak lanjut dari Perjanjian Klaten ini, pada tanggal 31 Maret 1831 wilayah kasultanan Yogyakarta dibagi atas 3 kabupaten, yaitu :

a.          Kabupaten Bantul Karang

b.         Kabupaten Denggung

c.          Kabupaten Kaelasan

Pada masa ini Kalurahan Kerunggahan, Kalurahan Jambon dan Kalurahan Biru termasuk dalam daerah Kabupaten Bantul Karang.

04.03 Pada 1909, dilakukan penataan wilayah kasultanan Yogyakarta yang menyatakan bahwa wilayah Kasultanan Yogyakarta dibagi atas 6 kabupaten, yaitu:

a. Kabupaten Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan

b. Kabupaten Bantul

c. Kabupaten Kaelasan

d. kabupaten Denggung

e. Kabupaten Kulonprogo ( daerah Kulonprogo bagian selatan dan gunungkidul)

f. Kabupaten Adikarto, yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman.

Pada masa ini Kalurahan Kerunggahan, Kalurahan Jambon dan Kalurahan Biru termasuk dalam daerah Kabupaten Bantul

05         Wilayah Desa Trihanggo

Nama TRIHANGGO pada awalnya bernama TRIHONGGO, berasal dari 2(dua) suku kata yaitu TRI (artinya Tiga) dan HONGGO (artinya tubuh).

Nama Desa TRIHONGGO dapat ditemui pada teraan nama desa pada stempel dinas KALURAHAN TRIHONGGO, suatu stempel resmi yang pertama kali digunakan secara sah untuk kegiatan administrasi pemerintahan Desa Trihanggo.

Wilayah Desa Trihanggo adalah merupakan penggabungan dari  3(tiga) kalurahan, yaitu Kalurahan Kerunggahan (yang terdiri dari Dusun Kronggahan I, Kronggahan II dan Ngawen), Kalurahan Jambon (yang terdiri dari Dusun Mayangan, Trini, Baturan, Jambon, Bedog dan sebagian Padukuhan Salakan) dan Kalurahan Biru (terdiri dari sebagian Dusun Salakan, Nusupan, Biru dan panggungan). Pada kenyataannya, Wilayah Desa Trihanggo adalah identik dengan kesatuan 3(tiga) wilayah kalurahan tersebut diatas.

Keidentikan yang dimaksud meliputi semua bidang, antara lain:

1.       Jumlah padukuhan

2.       Nama-nama tempat, nama-nama bulak dan nama-nama Padukuhan.

3.       Luas dan Batas wilayah.

4.       Sumberdaya alam.

5.       Sumber daya manusia.

6.       Penduduk.

7.       Norma-norma dan psikologi masyarakat.

Dengan keidentikan tersebut, Sejarah Wilayah Desa Trihanggo tidak dapat disebut sebagai berdiri sendiri, tetapi melekat dan merupakan kelanjutan dari sejarah Kalurahan Kerunggahan, Kalurahan Jambon dan Kalurahan Biru.

06         Jabatan dan Nama-nama Pejabat Kalurahan Lama

06.01        Kalurahan Kerunggahan

Dalam menjalankan pemerintahan, di Kalurahan Kerunggahan terdapat beberapa jabatan, yaitu:

a.       Lurah ………………………………………..      1  orang

b.      Carik …………………………………………       1  orang

c.       Kamituwo …………………………………      1 orang

d.      Gebayan ……………………………………     1  orang

e.      Jogoboyo …………………………………..    2  orang

f.        Ulu-ulu ………………………………………     1 orang

g.       Kahum……………………………………….     1 orang

Beberapa orang  yang pernah menjabat sebagai Perangkat di Kalurahan Kerunggahan, antara lain :

01.   Harjodikoro, Kronggahan I

02.   Kertowiharjo, Kronggahan I

03.   Jogodimejo, Kronggahan I

04.   Kartorejo, Ngawen

05.   Joyowigeno, Ngawen

06.   Slamet, Krongahan II

07.   Somodiwiryo, Kronggahan I

08.   Resowiharjo, Kronggahan I

09.   Wongsodikromo, Kronggahan II

10.   Wongsodikoro, Kronggahan II

11.   Ronorejo, Kronggahan II

12.   Pawirosentono, Ngawen

13.   Kariyorejo, Kronggahan

14.   Kertodinomo, Kronggahan

15.   Kromosentono, Kronggahan

16.   Kasandimejo, Kronggahan

17.   Selodimejo, Kronggahan.

18.   Mulyopawiro, Kronggahan I.

06.02Kalurahan Jambon

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan jambon terdapat beberapa jabatan, yaitu:

a.       Lurah ………………………………………..      1  orang

b.      Carik …………………………………………      1  orang

c.       Kamituwo …………………………………      1 orang

d.      Gebayan ……………………………………     1  orang

e.      Jogoboyo …………………………………..    3  orang

f.        Ulu-ulu ………………………………………     2 orang

g.       Kahum……………………………………….     1 orang

     Beberapa orang  yang pernah menjabat sebagai Perangkat di  Kalurahan Jambon, antara lain :

01.   Josemito,

02.   Pawirodiwiryo

03.   Wongsodiwiryo

04.   Wongsoharjo, Baturan Lor

05.   Pawirosono

06.   Mertorejo, jambon

07.   Wonodimejo, Jambon

08.   Surodiryo, Jambon

09.   Cokrorejo, jambon

10.   Josemangun

11.   Todimejo

12.   Topawiro

13.   Harjopawiro, Baturan Lor

14.   Kartosentono, Bedog

15.   Wongsodimejo, Trini

16.   Kartorejo, Donokitri

17.   Wongsosentono, Trini

18.   Kariyodimejo, Jambon

19.   Ranusetiko, Mayangan

20.   Torejo, Mayangan

21.   Ngadimun, Bragasan

22.   Dimopawiro, Bragasan

23.   Wongsopawiro, Ngenthak

24.   Kromorejo, Bedog

25.   Jogodimejo, Bedog

26.   Kromodikoro, Baturan Kidul

Pada tahun 1927 sampai dengan tahun 1929, kalurahan Jambon dipimpin oleh Lurah bernama Topawiro dari Padukuhan Baturan Lor. Pada tahun 1929 Topawiro digantikan oleh Surodiryo dari Padukuhan Jambon, yang menjabat sebagai Lurah sampai dengan tahun 1936. Dalam menjalankan pemerintahannya Lurah Surodiryo dibantu oleh Carik bernama Sastrodiharjo dari Padukuhan Jambon..

Surodiryo berhenti tahun 1936 digantikan oleh Lurah bernama Josentono, yang menjabat sebagai Lurah pada tahun 1936 s.d 1948. Beliau dibantu oleh seorang Carik bernama Joyodisastro dari padukuhan Bedog.

06.03        Kalurahan Biru

Dalam penyelenggaraan pemerinahan di Kalurahan Biru terdapat beberapa jabatan, yaitu:

a.       Lurah ………………………………………..      1  orang

b.      Carik …………………………………………       1  orang

c.       Kamituwo …………………………………      1 orang

d.      Gebayan ……………………………………     1  orang

e.      Jogoboyo …………………………………..    3  orang

f.        Ulu-ulu ………………………………………     1 orang

g.       Kahum……………………………………….     1 orang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Biru tercatat beberapa orang  yang pernah menjabat sebagai Perangkat Kalurahan, antara lain :

01.   Atmodiharjo,

02.   Surorejo,

03.   Joyodikromo,

04.   Surodikoro,

05.   Mangunwijoyo

06.   Wongsoharjo,

07.   Jowiryo,

08.   Cokropawiro,

09.   Wiryoharjo,

10.   Mertoijoyo,

11.   Wongsodikromo,

12.   Kariyorejo,

13.   Pawirorejo,

14.   Dipodimejo,

15.   Ranudimejo,

16.   Karyodimejo,

17.   Setroikromo,

18.   Pawirodinomo,

19.   Martopawiro,

20.   Martopawiro,

21.   Atmopawiro,

22.   Kromodimejo,

23.   Kromosentono,

Pada tahun 1929 sampai dengan tahun 1935, Kalurahan Biru dipimpin oleh Lurah bernama Pawirodiharjo dari Padukuhan Nusupan, dan dibantu oleh Carik Desa bernama Sastrowiharjo.

Pada tahun 1935 Pawirodiharjo digantikan oleh Lurah bernama Sastrowiharjo yang menjabat sampai tahun 1948. Dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh Carik bernama Kasah Sastropranoto dari Padukuhan Nusupan.

07         Hubungan Sejarah antara Wilayah Desa Trihanggo dengan Kabupaten Sleman

a.       Rijkblaad No.11 Tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916, menyebutkan tentang pembentukan Kabupaten di Wilayah Kasultanan Yogyakarta, yaitu Kabupaten Kae lasan, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sulaeman.

Kabupaten Sulaeman pada saat itu membawahi 4 distrik yang terdiri atas 211 Kalurahan,  yaitu: Distrik Mlati (46 Kalurahan), Distrik Klegoeng (52 Kalurahan), Distrik Joemeneng (58 Kalurahan) dan Distrik Gudheyan (55 Kalurahan).

b.      Pada tahun 1927, dengan Rijblaad Nomor 1 Tahun 1927 Kasultanan Yogyakarta melakukan penataan dan pengaturan kewilayahan , yang menyatakan bahwa wilayah Kasultanan Yogyakarta dibagi dalam 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan kabupaten Kulonprogo. Sehingga keberadaan Kabupaten Sleman yang pertama (yang dibentuk berdasarkan Rijkblaad No.11 Tahun 1916) dinyatakan dihapus dan selanjutnya Sleman ditetapkan sebagai Distrik dibawah kabupaten Yogyakarta.

Dalam situasi ini, Kalurahan Kerunggahan, kalurahan Jambon dan Kalurahan Biru termasuk dalam wilayah Kabupaten Bantul. Hal ini dapat diketahui dari catatan dan  Dokumen pertanahan yang dengan jelas terdapat teraan tandatangan sebagai legalitas dan keabsahan dokumen.

Pada era ini, Kalurahan Kerunggahan, Kalurahan Jambon dan Kalurahan Biru termasuk wilayah Kabupaten Bantul. Data dokumen pertanahan menyebutkan dengan jelas mendapatkan legalisasi dari Assisten Wedana Gamping, Wedana Gudeyyan Kabupaten Bantul Resident Jogjakarta.

c.       Pada Tahun 1940, Kasultanan Yogyakarta melakukan penataan ulang pemerintahan dengan menerbitkan Rijblaad Nomor 13 Tahun 1940 tanggal 18 Maret 1940 yang menyatakan bahwa wilayah Kasultanan Yogyakarta membawahi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Yogyakarta(membawahi Distrik Kota dan Distrik Sleman), Kabupaten Bantul (4 Distrik) Kabupaten Kulonprogo (2 Distrik)dan Kabupaten Gunungkidul (3 Distrik).

Pada penetapan ini, sekali lagi Kalurahan Kerunggahan, kalurahan Jambon dan Kalurahan Biru masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Bantul.

d.      Pada Tahun 1942, dengan Yogyakarta Kooti Nomor 2, Kasultanan Yogyakarta melakukan reorganisasi pemerintahan kabupaten di wilayah Kasultanan Yogyakarta yang menyatakan bahwa:

d.1  Kabupaten Yogyakarta (3 kawedanan: Kawedanan Kota, Kalasan dan Sleman)

d.2 Kabupaten Bantul (4 Kawedanan: Kawedanan Bantul, Kotagede,Pandak dan Godeyan).

D.3 Kabupaten Gunungkidul (3 kawedanan: Kawedanan Wonosari, Playen dan Semanu).

d.4 Kabupaten Kulonprogo (2 kawedanan: Kawedanan Nanggulan dan Sentolo)

Pada penetapan ini, sekali lagi Kalurahan Kerunggahan, kalurahan Jambon dan Kalurahan Biru termasuk dalam wilayah Kabupaten Bantul.

e.      Pada Tanggal 8 April 1945, dengan ditetapkannya Jogjakarta Koorei Angka 2, Kasultanan Yogyakarta menetapkan bahwa Wilayah kasultanan Yogyakarta dibentuk 5 kabupaten yaitu Kabupaten (syi) Yogyakarta, Kabupaten (Ken) Bantul, Kabupaten (Ken) Gunungkidul, Kabupaten (Ken) Kulonprogo dan Kabupaten (Ken) Sleman.

Ketetapan Jogjakarta Koreei Angka 2 Tahun 1945 ini menjadikan Sleman kembali menjadi  pemerintahan kabupaten dan membawahi 17 kapanewon (Son) yang terdiri atas 258 kalurahan (Ku). Pada saat itu, pusat pemerintahan kabupaten Sleman berada di Kalurahan Triharjo, kapanewon (Son)Sleman, Kabupaten (Ken) Sleman.

Tahun 1949, dengan adanya peristiwa Agresi Militer II telah mengakibatkan pusat pemerintahan Kabaupaten Sleman di Kalurahan Triharjo tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan pemerintahan kabupaten sehingga Bupati KRT Projodiningrat memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Sleman ke Petilasan Dalem Ambarukmo.

Ketetapan Jogjakarta Koreei Angka 2 Tahun 1945 menetapkan Kalurahan Kerunggahan, kalurahan Jambon dan Kalurahan Biru  termasuk dalam wilayah Kabupaten Sleman.

Sehingga dengan demikian, secara administrasi pemerintahan wilayah Desa Trihanggo (yang pada saat itu masih berwujud Kalurahan kerunggahan, Kalurahan Jambon dan kalurahan Biru) menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Sleman adalah terhitung sejak tanggal 8 April 1945.

f.        Pada tahun 1946, sesungguhnya Sri Sultan HB.IX sudah berhasil menata dan melaksanakan sistem pemerintahan yang modern dan teratur. Sistem pemerintahan modern ini mengharuskan Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta menanggung gaji para pegawainya dalam bentuk uang. Hal ini berlaku untuk semua pegawai di tingkat pemerintahan. Sedangkan untuk membayar gaji perangkat kalurahan dipergunakan dengan pemberian hak garap atas tanah yang disebut tanah lungguh. Karena banyaknya perangkat kalurahan yang harus dibiayai disetiap kalurahan, sedangkan jumlah tanah lungguh tidak mencukupi, maka untuk menyikapi permasalahan itu Sri Sultan HB.IX mengeluarkan Maklumat Nomor 5 tahun 1948 tertanggal 19 April 1948 yang pada pokoknya adalah melakukan penggabungan beberapa kalurahan menjadi kalurahan baru.

Penggabungan beberapa kalurahan menjadi kalurahan baru ini lebih dikenal dengan sebutan “Blengketan”.

Berdasarkan perintah Sultan, untuk menyikapi pelaksanaan “Blengketan”, telah diadakan rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang melibatkan penyelenggara pemerintahan di Kalurahan Kerunggahan, Kalurahan Jambon dan Kalurahan Biru.

Delegasi dari Kalurahan Kerunggahan dipimpin oleh Somodiwiryo selaku Lurah Kerunggahan, delegasi dari Kalurahan Jambon dipimpin oleh Josentono selaku Lurah Jambon dan delegasi dari Kalurahan Biru dipimpin oleh Sastrowiharjo Selaku Lurah Biru, telah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat yang khusus membahas tentang pelaksanaan “Blengketan”.

Puncaknya terjadi pada pertemuan Hari Rabu, tanggal 16 April 1947 telah dicapai kesepakatan tentang pelaksanaan “Blengketan”, yang antara lain berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

1.         Kalurahan Kerunggahan, Kalurahan Jambon dan Kalurahan Biru, bergabung menjadi satu Kalurahan baru. Penggabungan ini meliputi wilayah dengan batas-batas yang sudah ada pada batas kalurahan-kalurahan lama sehingga dengan demikian dalam penggabungan ini tidak ada penyusutan dan tidak ada penambahan wilayah.

2.        Pemberian nama kepada Kalurahan baru hasil penggabungan Kalurahan Kerunggahan, Kalurahan Jambon dan Kalurahan Biru dengan nama “KALURAHAN TRIHONGGO”. Kata Trihonggo berasal dari kata TRI (artinya tiga) dan HONGGO (artinya Tubuh). Sehingga TRIHONGGO mempunyai arti sebuah makna bahwa DESA TRIHANGGO adalah hasil penyatuan 3 (tiga) kalurahan secara utuh. Lebih tepat dipakai penyatuan 3 kalurahan karena mengandung maksud bahwa pada saat itu ketiga-tiganya (kalurahan yang dimaksud) memiliki unsur lengkap yang sama dan dalam derajat yang sama, yaitu unsur wilayah, unsur penduduk, unsur administrasi dan unsur penyelenggara pemerintahan.

3.       Disetujui tentang pembentukan 15 Kring di wilayah Desa Trihonggo, yaitu:

a.       Kring I, Kronggahan      : Kepala Kring Sastrodiardjo.

b.      Kring II, Kronggahan     : Kepala Kring Ali Muchajat.

c.       Kring III, Kronggahan   : Kepala Kring Ardjosuwarno.

d.      KringIV, Ngawen Tegal                : Kepala Kring Pawiroutomo.

e.      Kring V, Ngawen            : Kepala Kring Djojosudarmo.

f.        Kring VI, Kedon                              : Kepala Kring Siswowijoto.

g.       Kring VII, Mayangan     : Kepala Kring Atmowirjono.

h.      Kring VIII, Trini                                : Kepala Kring Darmohartono.

i.         Kring IX, Baturan            : Kepala Kring Purwodiardjo.

j.        Kring X, Jambon                             : Kepala Kring Tjokrowardojo.

k.       Kring XI, Bedog                               : Kepala Kring Aliwinarto.

l.         Kring XII, Salakan           : Kepala Kring Amat Saleh.

m.    Kring XIII, Nusupan       : Kepala Kring Wiknjohartono

n.      Kring XIV, Biru                 : Kepala Kring Mangunredjo.

o.      Kring XV, Panggungan : Kepala Kring Atmoredjo.

Blengketan yang dilakukan untuk menggabungkan tiga kalurahan yaitu Kalurahan kerunggahan, Kalurahan Jambon dan kalurahan Biru menjadi Kalurahan Trihanggo dirintis sejak awal  tahun 1947 dan baru dapat terwujud tercapai kesepakan pada pertemuan yang dilaksanakan pada Hari Rabu Pon, tanggal 16 April 1947 bertepatan dengan .25 Jumadilawal 1366 H

Desa Trihanggo ditetapkan sebagai Desa (hasil pelaksanaan blengketan) bersama-sama dengan seluruh desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Maklumat Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tanggal 19 April 1948.

Sesuai dengan Maklumat No.5 Tahun 1948, Desa yang telah terbentuk sebagai hasil dari blengketan secara resmi dimulai sejak selesainya pembentukan pamong di masing-masing kalurahan. Dan ternyata Desa Trihanggo selesai pembentukan pamong  pada Hari Senin Kliwon tanggal 17 Meil 1948. Bertepatan dengan Tanggal 9 Rajab 1367 H,  Dengan Susunan Penyelanggara Pemerintahan sebagai berikut:

01.   Lurah                                  : Mitrodiharjo., Baturan

02.   Kabag Sosial                     : Sastro Pranoto, Nusupan

03.   Kabag Keamanan           : Atmo Kartono, Baturan

04.   Kabag Kemakmuran     : Poncowiyarjo, Baturan

05.   Kabag Kahum/Igama    : Abdullah Hadi, Baturan

06.   Kabag Umum                  : Sumaryoto, Jambon

07.   Dukuh Kronggahan I     : Sastrodimejo.

08.   Dukuh Kronggahan II   : Arjosuwarno.

09.   Awen                                  : Joyosudarmo.

10.   Mayangan                        : Dirjosentono .

11.   Trini                                     : Wongso sentono.

12.   Baturan                              : Purwodiharjo.

13.   Jambon                              : Cokrowardoyo.

14.   Bedog                                 : Aliwinarto.

15.   Salakan                              : Amat Saleh.

16.   Nusupan                           : Wignyo Hartono.

17.   Biru                                      : Mangunrejo.

18.   Panggungan                     : Atmorejo.

08         Pejabat Pemerintahan

08.01          Orang-orang yang pernah menjabat sebagai Lurah/ Kepala Desa Trihanggo adalah:

2.       Mitrodiharjo, 1948 – 1959

3.       Pujowinoto, 1959 – 1966

4.       Amat Umar, 1966 – 1972

5.       Sukendar Kendro Suharto, 1973 – 2004

6.       Suyadi Harjopiyogo, 2004 – 2009

7.       Herman Budi Pramono, 2009 – sekarang.

08.02          Nama-nama yang pernah memangku jabatan Carik Desa/Sekretaris Desa Trihanggo antara lain:

1.       Sumaryoto, Jambon

2.       Paidi Suro Martono, Jambon

3.       Pujo Winoto,  Jambon.

4.       Sarbini Projo Wiyono, Panggungan

5.       Christina Tjahjaningsih Nugraha Pratangkaswati, Jambon

08.03    Nama-nama yang pernah memangku jabatan Kabag Keamanan/ Kaur Pemerintahan/Kabag Pemerintahan, antara lain:

1.       Atmo Kartono, Baturan

2.       Kismo Hartoyo, Bedog

3.       Suyana Wiharjo, Ngawen

08.04  Nama-nama yang pernah memangku jabatan Kabag Kemakmuran/ Kaur  Pembangunan/Kabag Pembangunan, antara lain:

1.       Poncodiharjo, Baturan

2.       PC. Suhono, Kronggahan I

3.       Nurharyanto, Panggungan

08.05 Nama-nama yang pernah memangku jabatan Kabag Igama/ Kaur Kemasyarakatan/  Kabag Kemasyarakatan, antara lain:

1.       Abdullah Hadi, dari Padukuhan Baturan

2.       Sudarno, Ba dari Padukuhan Mayangan

08.06  Nama-nama yang pernah memangku jabatan Kabag Sosial/ Kaur Keuangan/Kabag Keuangan, antara lain:

1.    Sastro Pranoto dari Padukuhan Nusupan

2.    H. Yuliadi, dari Padukuhan Nusupan.

08.07  Nama-nama yang pernah memangku jabatan Kabag Pembantu Umum/ Kaur Umum/ Kabag Pelayanan Umum , antara lain:

1.       Sarbini Projo Wiyono dari Padukuhan Panggungan

2.       Siswo Pranoto, dari Padukuhan Bedog

3.       Surata, dari Padukuhan Panggungan

08.08 Nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Dusun/ Dukuh, antara lain:

a.       Padukuhan Kronggahan I

1.       Sastrodimejo

2.       Fx. Sutardjo

3.       Ridhan Wahyuti

b.      Padukuhan Kronggahan II

1.         Harjosuwarno

2.         Benudiharjo

3.         Slamet Dirjo Wiyoto

4.         Anto Sudadi

c.       Padukuhan Ngawen

1.       Nitiwiharjo

2.       Ngadari

3.       Joyosudarmo

4.       Iswanto

d.      Padukuhan Mayangan

1.       Dirjo Sentono

2.       Atmowiryono

3.       Sutrisno Winoto

4.       Giran

e.      Padukuhan Trini

1.       Wongso sentono

2.       Darmohartono

3.       Purwanto

f.        Padukuhan Baturan

1.       Purwodiharjo

2.       Amat Jalal

3.       Marsugiyatno

4.       Dariati

g.       Padukuhan Jambon

1.       Notopidekso

2.       Hardono Hadisumitro

3.       Heri Siswanta

h.      Padukuhan Bedog

1.       Ali Winarto

2.       Sudarsono

3.       Sumarso

i.         Padukuhan Salakan

1.         Amat Saleh

2.         Amat Diharjo

3.         Suyana

j.        Padukuhan Nusupan

1.       Wignyo Hartono

2.       Marjo Suwarno

3.       Ignatius Suradi

4.       Sumarjono

k.       Padukuhan Biru

1.         Mangunwiharjo

2.         Partodiharjo

3.         Wartini

l.         Padukuhan Panggungan

1.       Atmorejo

2.       Dullah Hadi

3.       Surata

4.       Nurharyanto

5.       Madiyana

09         Sejarah Pendidikan di Desa Trihanggo.

Pada akhir tahun 1900, di Yogyakarta hanya terdapat 2 (dua) sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sekolah-sekolah ini oleh masyarakat lebih dikenal sebagai Sekolah Gubernemen. Kedua sekolah yang terdapat di Sri manganti Bangsal Trajumas Kraton Kasultanan Yogyakarta berderajat Kelas I dan sekolah yang berada di bangsal Pengapit Pagelaran berderajad Kelas II.

Sekolah berderajad Kelas I diperuntukan bagi anak-anak bangsawan dan pegawai tinggi, sedangkan sekolah berderajad Kelas II diperuntukkan bagi anak pegawai kelas menengah dan pegawai rendah.

Mulai tahun 1901, Pemerintah Hindia Belanda mulai memperbanyak sekolah Kelas II di wilayah Kasultanan Yogyakarta, sehingga di tahun 1906 di wilayah Yogyakarta terdapat 1 sekolah Kelas I dan 6 sekolah Kelas II.

Pada tahun 1907 dimasa pemerintahan sri Sultan HB VII banyak didirikan sekolah-sekolah kasultanan dan sekolah-sekolah Pakualaman.

Sekolah-sekolah yang berderajad Kelas II ini banyak didirikan di wilayah kawedanan dan kapanewon diluar kota. Biarpun Sekolah-sekolah Kasultanan ini hanya meluluskan siswa sampai kelas 3, tetapi hal ini merupakan tangga yang pertama bagi rakyat diluar kota untuk menimba ilmu pengetahuan dan sekaligus harapan menjadi pegawai pemerintah.

Salah satu Sekolah Kasultanan yang dimaksud tersebut diatas adalah Sekolah Kasultanan yang berada di padukuhan Jambon, yang pada saat ini lebih dikenal sebagai SDN Jambon I.

Pada Zaman Kemerdekaan, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar di Desa Trihanggo telah didirikan beberapa Sekolah Dasar Negeri, sehingga pada saat ini terdapat lima Sekolah dasar Negeri, dua Sekolah Dasar Swasta dan satu Madrasah Ibtida’iyah. Sekolah-sekolah tersebut adalahlain :

01.   SDN Jambon I di Padukuhan Jambon

02.   SDN Jambon II di Padukuhan Kronggahan II,

03.   SDN Baturan I di Padukuhan Biru,

04.   SDN Baturan II di Padukuhan Panggungan,

05.   SDN Bedog di Padukuhan Bedog,

06.   SDN Mayangan di Padukuhan mayangan.

07.   SD Muhammadiyah Trini di Padukuhan Trini.

08.   SD Muhammadiyan Kronggahan di Padukuhan Kronggahan.

09.   Madrasah Ibti’daiyah Blendangan di Padukuhan Salakan.

Seiring dengan perkembangan jaman, untuk menambah daya tampung terhadap siswa lulusan Sekolah dasar Pada tahun 1976 di Desa Trihanggo didirikan Sekolah menengah Pertama (SMP) Negeri Trihanggo. Sekolah yang dibangun diatas Tanah Kas Desa Trihanggo seluas 1 Hektar ini pada saat ini lebih dikenal sebagai SMP 2 Gamping.

10         Sejarah Desa Trihanggo pada Jaman Pendudukan Tentara Jepang.

Pemerintahan Bala Tentara Jepang berkuasa di Indonesia selama kurang lebih tiga setengah tahun, mulai dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Pada jaman Pendudukan tentara Jepang di Indonesia, tentu saja wilayah Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang menjadi bagian dari penjajahan pendudukan tentara Jepang.

Penjajahan oleh bala tentara Jepang yang meskipun berlangsung hanya dalam waktu sekitar tiga setengah tahun, namun dirasakan sangat berat bagi rakyat. Hal ini karena rakyat diperlakukan sebagai obyek penjajahan.

Rakyat dipaksa untuk menyerahkan harta kekayaannya, rakyat dipaksa untuk menyerahkan semua hasil bumi dan pertanian, rakyat dipaksa untuk melakukan kerja paksa tanpa upah, bahkan rakyat dipaksa untuk menjadi romusha.

Dalam situasi yang sangat sulit, Sri Sultan HB IX sebagai Raja Kasultanan Yogyakarta mencetuskan ide untuk membuat Selokan Mataram.

Selokan Mataram ini berwujud sungai buatan yang berhulu di Sungai Progo, mengalir melintang kearah timur dan berhilir di kali Opak.

Beberapa tujuan pembangunan Selokan Mataram ini antara lain adalah-

01.   Menciptakan saluran irigasi baru agar hasil pertanian dapat ditingkatkan.

02.   Mencegah atau mengurangi rekruitmen romusha.

03.   Menciptakan lapangan kerja bagi rakyat dengan upah sistem padat karya.

04.   Membuka lahan pertanian baru.

11       Desa Trihanggo pada Jaman Permulaan Kemerdekaan RI

Pada tanggal 26 September 1945, hampir semua pegawai kantor negeri maupun kantor partikelir di wilayah Yogyakarta mengadakan aksi serentak mengambil alih kekuasaan atau pimpinan yang saat itu masih dikuasai oleh bangsa Jepang atau bangsa laen.

Aksi serentak itu dilaksanakan dengan kemauan bulat dari segenap pegawai dari yang rendah sampai yang paling tinggi. Pada Jam 10 pagi, semua perusahaan dan pabrik di wilayah yogyakarta timbul pemogokan-pemogokan dari para pegawainya. Aksi pemogokan ini mendapat bantuan sepenuhnya dari barisan rakyat, pemuda BKR yang teratur rapi mengepung tempat-tempat yang dipandang perlu.

Dengan kekuatan yang teratur dan rapi, mereka mendesak dengan keras agar pimpinan dan kekuasaan diserahkan kepada pegawai Indonesia. Akhirnya pada jam 20.00 WIB pimpinan di semua kantor dan perusahaan telah diambil alih dan dikuasai oleh bangsa Indonesia dengan memuaskan meskipun dibeberapa tempat harus terjadi bentrokan.

Beberapa perusahaan dan pabrik yang pada saat itu berhasil diambil alih adalah :

01.   Pusat Nanyo Kohatsu Yogyakarta, dan cabang-cabangnya.

02.   Jawatan Kehutanan.

03.   Daiken Sangyo.

04.   Pabrik Gula Tanjungtirto.

05.   Padokan.

06.   Beran.

07.   Cebongan.

08.   Gondanglipuro.

09.   Plered.

10.   Gesikan.

11.   Rewulu.

12.   Medari.

13.   Pundong.

14.   Sewu Galur.

15.   Salakan. (Babrik)

Akhirnya, Pada tanggal 27 September 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta seluruhnya telah ditangan Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII yang keduanya didukung sepenuhnya oleh Komite Nasional.

12         Desa Trihanggo pada Jaman Perang Kemerdekaan

Pada Tahun 1945, di Wilayah Mataram (Kasultanan dan Pakualaman) dibentuklah Kota Yogyakarta dengan wilayah yang meliputi bekas Kawedanan Yogyakarta.

Pada Tahun 1948, Tentara Belanda melakukan Agresi Militer yang kedua dan berhasil menguasai Yogyakarta bahkan menawan Presiden, Wakil Presiden dan para pemimpin lainnya. Tentara Belanda mengumumkan kepada dunia Internasional bahwa Republik Indonesia telah tiada dan Tentara Nasional Indonesia telah bubar.

Tanggal 1 Maret 1949, tepat jam 06.00 pagi, telah dimulai suatu serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Tentara nasional Indonesia terhadap pos-pos tentara Belanda. Serangan besar-besaran oleh TNI ini lebih dikenal dengan sebutan Serangan Umum 1 maret 1949, bertujuan membuktikan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada dan TNI masih menguasai daerah-daerah wilayah Republik Indonesia.

Pasca terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949, pasukan Belanda secara aktif melakukan patroli militer beregu ke wilayah-wilayah. Selama pasukan Belanda melakukan patroli, tidak jarang terjadi anggota pasukan ini melakukan penembakan-penembakan terhadap penduduk yang oleh mereka dicurigai memihak kepada Republik. Hal ini juga terjadi di beberapa tempat di Wilayah Desa Trihanggo dan menimbulkan korban meninggal dunia dengan luka tembak antara lain sdr. Himokariyo di Padukuhan Ngawen dan Sdr Mangun Di Padukuhan Kronggahan.

Dalam pergerakan pertempuran yang dilakukan pada saat mendukung Serangan Umum 1 Maret 1949 maupun dalam serangan-serangan yang dilakukan secara sporadis pasca Serangan Umum 1 Maret 1949, tersebutlah suatu pasukan yang lebih dikenal sebagai Corp Polisi Militer (CPM). Pasukan ini tetap menjaga kewaspadaan dan aktif melakukan serangan-serangan secara sporadis dengan basis markas yang berpindah-pindah menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat itu.  Corp Polisi Militer ini pernah selama sekitar 3 bulan bermarkas di wilayah Padukuhan Baturan, sebelum akhirnya memasuki wilayah kota Yogyakarta menuju markas di Patuk dan Gayam setelah konflik antara Bangsa Indonesia dengan tentara sekutu dinyatakan berakhir.

Dalam situasi siaga pasca Serangan Umum 1 Maret 1949, masyarakat melakukan kegiatan swakarsa yang bertujuan menjaga keamanan lingkungan tempat tinggalnya, sekaligus memberi dukungan informasi dan logistik bagi para prajurit dan laskar yang tetap menjalankan siasat gerilya terhadap pos-pos tentara Belanda di Kota Yogyakarta. Salah satu kegiatan swakarsa ini dilakukan oleh Masyarakat Padukuhan Nusupan, yang lebih dikenal dengan “Sandi Pacul Gowang”. Untuk mengenang perjuangan masyarakat ini, di padukuhan Nusupan didirikan monumen perjuangan yang dikenal dengan nama “Monumen Pacul Gowang”.

13         Bangunan dan Tempat Bersejarah

Beberapa tempat atau  bangunan yang terletak di Wilayah Desa Trihanggo dan dinilai memiliki arti sejarah bagi masyarakat, antara lain :

a.       Bekas Bendungan Schere.

Bendungan Schere, terletak di Kali Bedog wilayah padukuhan Ngawen. Bendungan ini dibangun pada masa penjajahan Belanda. Bendungan berwujud sesek ini dibangun untuk membendung Kali Bedog dengan maksud dialirkan melalui saluran kali Mlangi, untuk dipergunakan mengairi bulak sawah Kulon Ngawen, Bulak Papringan sampai dengan bulak wetan Keditan.

b.    Pohon Beringin di persimpangan jalan kabupaten dan jalan Jambon.

Pohon Beringin yang terletak di tengah-tengah persimpangan Jalan kabupaten dengan jalan Jambon ini, terletak juga dipersimpangan (titik pojok) dari 4 padukuhan, yaitu Padukuhan Jambon, Padukuhan Baturan, Padukuhan Nusupan dan Padukuhan Biru.

Pohon Beringin ini ditanam atas pada tahun 1937 prakarsa Saudara Sastrowiharjo, yang pada saat itu sebagai  Lurah Kalurahan Biru, dimaksudkan sebagai penanda sekaligus mengingatkan saat penobatan Ratu Wilhelmina sebagai ratu di Negeri Belanda pada saat itu.

Pohon Beringin tersebut, pada saat ini tetap hidup subur.

c.       Masjid Al Ilham di Padukuhan Kronggahan I.

Masjid Al Ilham, terletak di Padukuhan Kronggahan I, merupakan masjid yang dibangun oleh masyarakat pada masa Kepala Desa Mitrodiharjo, merupakan masjid yang didirikan pertama di wilayah Desa Trihanggo.

d.      Gedung Sekolah kasultanan Kelas Dua.

Gedung yang pernah ditempati untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jambon I pada awalnya merupakan Sekolah Kasultanan  Kelas Dua, didirikan diatas tanah milik Kasultanan Yogyakarta. Sekolah yang pada awalnya menamatkan siswanya hanya sampai pada kelas III ini terletak di Padukuhan Jambon Desa Trihanggo.

e.      Pasar Jambon.

Pasar Jambon ada sejak zaman revolusi fisik, pada awalnya terletak di sisi jalan Jambon, berjajar di sisi utara sepanjang Jalan jambon, mulai dari persimpangan jalan di depan SDN jambon I, berjajar kearah Barat.

Pada awalnya, pasar ini berupa pasar pagi, dan tidak berupa bangunan permanen. Lebih tepatnya adalah berupa bangunan emplek-emplek.

Seiring dengan perkembangan jaman, atas prakarsa Prof. Dr. Mubyarto bekerja sama dengan Pemerintah Australia pada tahun 1972 direlokasi memanfaatkan Tanah kas Desa Trihanggo.

f.        Monumen Pacul Gowang

Bangunan berupa tugu  ini dibangun di wilayah padukuhan Nusupan, dimaksudkan sebagai tetenger suatu perjuangan swakarsa masyarakat yang lebih dikenal dengan sandi Pacul Gowang.
Tanggul (tambak; bhs jawa) dan Talang

Daerah di sebelah barat Kraton Kasultanan Yogyakarta pada jaman awal berdirinya Kasultanan Yogyakarta hampir sebagian besar berupa rawa. Oleh karena itu penyelenggara pemerintahan Kasultanan Yogyakarta merasa perlu mengurangi debit air yang mengarah ke daerah rawa-rawa tersebut.

Salah satu penyuplai air rawa pada saat itu adalah kali Winongo yang sering meluap di Bulak Lembu, menuju Bulak talang, Bulak Mindi, Bulak Ngelo, Kwarasan terus berlanjut kearah selatan menuju daerah di sebelah Barat Kraton Kasultanan Yogyakarta. Oleh karena itu penyelenggara pemerintahan Kasultanan Yogyakarta membangun tanggul ( dalam bahasa jawa disebut sebagai “tambak”). Tanggul ini dibangun mulai dari Bulak Wetan Baturan kearah selatan melalui Bulak Talang Lor, Bulak Talang Kidul, Bulak Blambangan, Kampung Tambak sampai Kampung Bener.

Dengan dibangunnya Tanggul (tambak) tersebut, maka untuk keperluan irigasi di area pertanian yang terletak di sebelah tenggara Desa Trihanggu meluas kearah Selatan perlu dibuat saluran irigasi, sehingga karenanya, dibangun kali Blambangan yang berhulu di Kali Winongo di Blambangan tepatnya di Bulak Lembu mengalir kearah Baratdaya menuju bulak Talang melalui gorong-gorong panjang (terowongan yang dalam dan panjang) dibawah tanggul (tambak, bhs Jawa) Bulak Blambangan yang dibangun tersebut.

Dengan dibangunnya tanggul (tambak, bhs Jawa) tersebut maka kebutuhan air irigasi dibalik tanggul tersebut di Kampung Tambak dan Kampung Bener menjadi kurang baik dan karenanya perlu dibangun Dam Mindi yang dikenal sebagai  “Bandu Mindi” dan mengalirkannya melalui saluran irigasi Kali Beluran dari Bulak Talang Lor menuju kearah Tambak, Bener, Ngestiharjo dan seterusnya.

Pekerjaan pembangunan Tanggul (Tambak, bhs Jawa) berupa gundukan tanah yang lebar (rata-rata lebih dari 50 meter),  tinggi (rata-rata ketingginan 20 meter dari permukaan  aliran kali) dan panjang (perkiraan lebih dari 500 meter, dkerjakan dengan tenaga manusia, adalah suatu pekerjaan yang sangat besar dan dikerjakan dalam waktu yang lama. Untuk itu perlu dibangun rumah-rumah dalam bentuk rumah panggung yang dipergunakan sebagai rumah tinggal sementara bagi para pekerja tersebut.

Untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi para pekerja, dipergunakan mata air alami (Tuk Umbul) yang kemudian dikenal dengan nama “Tuk Bendho”.

Seiring dengan perkembangan jaman, hunian para pekerja ini digunakan sebagai permukiman penduduk dan dikenal sebagai kampung Panggungan.  

14         Kehidupan Masyarakat

Wilayah Desa Trihanggo merupakan daerah agraris, sehingga sebagian besar penduduknya  bertumpu pada mata pencaharian pertanian. Hal ini berlangsung sudah cukup lama, bahkan diyakini sejak jaman pembukaan lahan.

Pada tahun 1960 sampai dengan 1985, di Padukuhan Kronggahan  pernah berkembang suatu usaha yang terkenal dengan industri bata merah. Bahkan bata merah hasil produksi dari wilayah Desa Trihanggo dipasarkan bukan hanya di wilayah Sleman, tetapi merambah pasaran sampai di wilayah Klaten, Delanggu dan Surakarta.

15         Industri Masyarakat

Padukuhan Baturan, sudah sejak akhir masa revolusi fisik sampai sekarang terdapat industri alat musik gamelan jawa. Industri gamelan ini pernah meraih masa kejayaan pada dekade tahun 1970. Namun dalam perkembangannya mengalami pasang surut, tetapi tetap bertahan sampai saat ini.

Dalam bidang Industri alat-alat pertanian, di Bendo padukuhan Panggungan, pernah terkenal dengan industri nya yang menghasilkan alat-alat pertanian berupa cangkul, arit, susuk, mata garu dan lain-lain.

Industri alat-alat tradisional untuk pertanaian ini pernah merambah sampai wilayah semarang, Purwokerto dan Surakarta.

Seiring dengan perkembangan jaman, dengan semakin padatnya penduduk dan keterbatasan area pemukiman, maka banyak lahan pertanian yang berubah fungsinya menjadi pemukiman. Hal ini menyebabkan masyarakat harus menyikapi dalam bentuk penciptaan lapangan kerja non pertanaian. Sejak dibangunnya Jalan Arteri Utara bagian Barat atau yang lebih dikenal dengan nama Ringroad barat, mulai awal tahun 1994 masyarakat Desa Trihanggo mulai menemukan lapangan kerja baru dibidang perdaganagan dan jasa.

16         Ketokohan

Beberapa orang yang memiliki nama besar di tingkat nasional dilahirkan di wilayah Desa Trihanggo, antara lain :

         16.01 Nyi Tjondro Loekito

Nyi Tjondro loekito adalah pesinden yang memiliki nama besar di tingkat nasional. Dilahirkan di Padukuhan Jambon.

         16.02 Prof. Dr. Mubyarto

Tokoh yang gigih memperjuangkan ekonomi kerakyatan di masa pemerintahan Presiden Soeharto ini, lahir dan dibesarkan di Padukuhan Jambon.

17         Kantor

Seperti di daerah-daerah lain diwilayah Kasultanan Yogyakarta, pada masa Kalurahan lama kegiatan administrasi perkantoran dan pemerintahan sudah ada, namun kantor sebagaimana dimaksud dalam pengertian perkantoran modern seperti sekarang ini belum ada. Untuk kegiatan administrasi perkantoran dan pemerintahan dilaksanakan dengan menempati rumah atau tempat tinggal Lurah.

Pada masa setelah dilaksanakannya blengketan, Pemerintah Desa Trihanggo diwajibkan memiliki tempat yang tertentu untuk pusat kegiatan administrasi perkantoran. Karena situasi ekonomi masyarakat pada waktu itu belum mampu membangun rumah/ gedung kantor, maka pemerintah desa Trihanggo meminjam rumah penduduk untuk dipergunakan sebagai kantor, sehingga akarenanya Pemerintah Desa Trihanggo beberapa kali mengalami perpindahan kantor.

Tahun 1948 – 1959, Pemerintah Desa Trihanggo berkantor di Rumah Sdr. Tukiran di wilayah Padukuhan Baturan, tepatnya di samping perempatan Beringin Jalan Kabupaten.

Tahun 1960 – 1972, Pemerintah Desa Trihanggo berkantor di padukuhan Jambon, dengan meminjam rumah milik Saudara Broto Kisworo.

Pada Hari Jumat Kliwon tanggal 22 Desember  1972 bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1392 H, Pemerintah Desa Trihanggo mulai menempati gedung milik sendiri, terletak di jalan Jambon, Padukuhan Biru. Hal ini berlangsung sampai dengan sekarang.

18         Wilayah

Secara geografis, Wilayah Desa Trihanggo terletak pada koordinat :

 7°. 44΄.09,06″ LS  s/d  7°.46΄.20,93″ LS    dan    110°.20΄.44,30″ BT  s/d  110°.21΄.11,92″ BT

Dengan Luas Wilayah + 562 Ha, terdiri atas 12 padukuhan, yaitu padukuhan Kronggahan I, Kronggahan II, Ngawen, Mayangan, Trini, Baturan, Jambon, Bedog, Salakan, Nusupan, Biru dan Panggungan.

Batas wilayah di sebelah Utara adalah berbatasan langsung dengan Desa Sendangadi.

Batas wilayah di sebelah Timur adalah berbatasan langsung dengan Desa Sendangadi, Desa Sinduadi, Kalurahan Jatimulyo.

Batas wilayah di sebelah Selatan adalah berbatasan langsung dengan Kalurahan Bener, Desa  Ngestiharjo dan Desa Nogotirto.

Batas wilayah di sebelah Barat adalah berbatasan langsung dengan Desa Tirtoadi dan Desa Tlogoadi.

19         Kebudayaan

Masyarakat Desa Trihanggo sangat menghargai nilai-nilai budaya tradisional khas Suku Bangsa Jawa. Hal ini tercermin dalam kegiatan-kegiatan kehidupan sehari-hari, antara lain:

a.       Budaya bermusyawarah.

Kebudayaan bermusyawarah dilaksanakan dalam setiap bentuk menyikapi permasalahan kehidupan sehari-hari, antara lain:

-          Menemukan titik temu dalam suatu perbedaan pendapat: sengketa, beda pendapat, pertengkaran dll.

-          Membicarakan tentang menyikapi permasalahan lingkungan: merencanakan suatu pembangunan lingkungan, gotong royong, perkoperasian dll.

-          Menciptakan situasi nyaman dalam kehidupan bermasyarakat: pembagian kelompok ronda siskamling, penanganan instabilitas sosial, dll

-          Meningkatkan nilai-nilai keimanan, antara lain berupa kegiatan pembangunan tempat ibadah, penyelenggaraan pengajian dan peringatan hari-hari besar keagamaan.

-          Memelihara nilai-nilai nasionalisme berupa kegiatan peringatan hari-hari besar nasional, misalnya perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Perayaan memperingati Hari Jadi Kabupaten Sleman, Perayaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan lain lain.

b.      Budaya bergotong royong.

Beberapa bentuk gotong royong yang tetap bertahan sepanjang jaman adalah :

-          Budaya sambatan, yaitu suatu sifat bekerja sama untuk tujuan membantu seseorang warga yang sedang memiliki pekerjaan besar, antara lain: Hajadan Mantu, mendirikan rumah, Sripah dll

-          Budaya melaksanakan kerja bakti, hal ini tercermin dalam kegiatan kebersihan lingkungan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pemeliharaan jalan lingkungan dan lain-lain.

-          Budaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini tercermin dalam kegiatan pembagian tugas ronda siskamling, penanganan peristiwa yang berpotensi menimbulkan instabilitas ketertiban masyarakat dan lain-lain.

20         Tradisi

20.01Kegiatan tradisional

Masyarakat Desa Trihanggo sebagai bagian dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakrta masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, hal ini dapat ditengarai dalam beberapa kegiatan, antara lain:

-          Kegiatan jagong tirakat hajad tradisional.

-          Kegiatan Tirakat untuk menyambut malam Tahun Baru Saka, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan lain-lain

-          Kegiatan Nyadran.

-          Kegiatan Memetri Bumi atau yang lebih dikenal sebagai Merti Desa.

-          Kegiatan Tahlilan dan Yasinan.

20.02Busana Tradisional

Masyarakat Desa Trihanggo masih tetap menghargai dan menjunjung tinggi busana tradisional. Salah satu busana tradisional Jawa gaya Yogyakarta adalah busana yang masih dipergunakan dalam upacara-upacara adat dan upacara-upacara wiwahan penganten adalah Busana Takwa.

Busana Takwa atau lebih sering disebut sebagai Surjan adalah bentuk dan cara berbusana bagi para pria, diciptakan oleh Sunan Kalijaga.

Kelengkapan Busana Takwa atau surjan adalah sebagai berikut:

-          Blangkon atau udheng

-          Baju takwa utau sering disebut sebagai baju surjan.

-          Sinjang atau Jarik.

-          Setagen berwarna hitam.

-          Klonthong berwarna polos.

-          Kamus dan timang ( berbentuk seperti sabuk ikat pinggang).

-          Dhuwung atau sering disebut Keris

-          Canela atau sering disebut Selop terbuat dari bahan kulit.

-          Rerenggan yang umumnya berbentuk kalung karset dan bros.

21         Kesenian Tradisional.

Sebagai masyarakat agraris, masyarakat Desa Trihanggo sangat gemar pada kesenian tradisional. Bahkan pada lampau hampir setiap padukuhan memiliki kelompok kesenian yang menjadi andalan masyarakat, antara lain:

a.       Kelompok Kesenian Wayang Orang di Padukuhan Bedog dan di Padukuhan Biru.

b.      Kelompok Kesenian Kethoprak di padukuhan Kronggahan, padukuhan Ngawen, Padukuhan Mayangan, Padukuhan Bedog, Padukuhan Salakan, padukuhan Biru dan Padukuhan Panggungan.

c.       Kelompok Kesenian Kerawitan Gamelan Jawa di Padukuhan Kronggahan, Padukuhan Ngawen dan padukuhan Biru.

d.      Kelompok Kesenian Tradisional Jathilan, antara lain di padukuhan Jambon, Padukuhan Nusupan dan Padukuhan panggungan.

Beberapa tokoh pelaku kesenian yang pernah terkemuka di wilayah Desa Trihanggo antara lain :

-          Ki Dalang Samdani Hardono (almarhum) dari Padukuhan Kronggahan I.

-          Ki Dalang Sugito (almarhum) dari Padukuhan Biru.

22.   Perangkat Desa Trihanggo

Pada tahun 2016, Susunan personalia Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

1.       Kepala Desa                      : Herman Budi Pramono, SE,  dari Kronggahan I

2.       Sekretaris Desa                               : Christina Tjahjaningsih Nugraha Pratangkaswati,SH,  dari Jambon

3.       Kepala Bagian Pemerintahan                     : Suyana Wiharjo, dari Ngawen

4.       Kepala Bagian Pembangunan                    : Nurharyanto, SH  dari Panggungan

5.       Kepala Bagian Kemasyarakatan                                : H. Sudarno, BA  dari Mayangan

6.       Kepala Bagian Keuangan                             : H. Yuliadi, BSc  dari Nusupan

7.       Kepala Bagian Pelayanan Umum                              : Surata, dari Panggungan

8.       Kepala Urusan Perencanaan                      : Sutanto, dari Biru

9.       Dukuh Kronggahan I                      : Ridhan Wahyuti

10.   Dukuh Kronggahan II                    : Anto Sudadi, SPd

11.   Dukuh Ngawen                                               : Iswanto

12.   Dukuh Mayangan                           : Giran

13.   Dukuh Trini                                        : Purwanto

14.   Dukuh Baturan                                                : Dariati

15.   Dukuh Jambon                                                : Heri Siswanta

16.   Dukuh Bedog                                   : Drs Sumarso

17.   Dukuh Salakan                                 : Suyana

18.   Dukuh Nusupan                                              : Sumarjono

19.   Dukuh Biru                                        : Dra Wartini

20.   Dukuh Panggungan                       : Madiyana

21.   Staf Sekretariat                                               : Arwinningrum

22.   Staf Bag Pemerintahan                                : Fx. Paidi, dari Kronggahan II

23.   Staf Bag Kemasyarakatan            : Anwar Sudrajat, dari Ngawen

24.   Staf Bag Pelayanan Umum         : Tumpang edi Iswanto

25.   Juru Dapur                                         : Suparno Slamet Riyadi

26.   Penjaga Malam                                               : Dandut Nyoto Wigati

PUSTAKA

01.   Sejarah DIY, Depdikbud RI, Jakarta, 1977

02.   Sejarah Hari Jadi Kabupaten se-DIY, YKBS, Yogyakarta, 2001

03.   Sejarah Kebudayaan RI, Kuntjaraningrat, Yogyakarta, 1956.

04.   Dokumen Pertanahan Pemerintah Desa Trihanggo.

05.   Arsip  Desa Trihanggo.

06.   Jurnal 1 Abad Kabupaten Sleman, Kantor Arsip Daerah Kab.Sleman, 2016

07.   Babon Betaljemur Adammakna, KPH Tjakraningrat, CV Buanaraya, Yogyakarata, 1983

08.   Petunjuk Kantor Arsip Daerah Kabupaten Sleman.

LAMPIRAN

FOTO NASKAH ASLI PERJANJIAN GIANTI

 

LAMPIRAN

NASKAH RIIJKBLAAD N0.11/1916

LAMPIRAN

NASKAH RIIJKBLAAD NO. 11/2016

 

LAMPIRAN

NASKAH RIIJSBLAAD N0.11/2016

LAMPIRAN

GAMBAR NASKAH DOKUMEN PERTANAHAN TAHUN 1929

LAMPIRAN

GAMBAR NASKAH DOKUMEN PERTANAHAN

 

LAMPIRAN

GAMBAR NASKAH DOKUMEN PERTANAHAN

 

LAMPIRAN

GAMBAR NASKAH JOGJAKARTA KOREEI N0.2 TAHUN 1945

LAMPIRAN

GAMBAR NASKAH MAKLUMAT NO.5  TAHUN 1948

 

LAMPIRAN

PETA LOKASI DESA TRIHANGGO

 

LAMPIRAN

GAMBAR SATU SET UMBUL-UMBUL

LAMBANG KEBESARAN KABUPATEN SLEMAN

 

LAMPIRAN

GAMBAR NASKAH SYAIR LAGU SLEMAN SEMBADA

 

LAMPIRAN

GAMBAR FLORA DAN FAUNA SIMBOL KABUPATEN SLEMAN